Skip to main content

Penjahat privasi

Dalam Pasal 12, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan, tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini. Privasi atau kerahasiaan adalah informasi-informasi yang jika terungkap ke publik akan merugikan pemiliknya baik dari sisi psikologis, finansial maupun fisik. Informasi-informasi seperti status pernikahan, tanggal lahir, nomor induk kependudukan, informasi keuangan dan aset, informasi medis, informasi tentang semua nomor yang pernah dihubungi dan informasi lain yang serupa, adalah privasi. Dari informasi-informasi semacam itu dapat diperoleh data-data baru atau dapat disalahgunakan untuk urusan perdagangan dan selainnya. Sebagian besar negara dunia menerapkan sejumlah aturan khusus untuk melindungi wilayah privat warganya dan karena aturan ini termasuk yang mengurus hak asasi manusia, maka biasanya cenderung ketat. Harus diakui, wilayah privat sangat rentan dilanggar di media sosial dan terbuka lebar penyalahgunaan atas informasi pribadi pengguna. Di sisi lain, kemungkinan untuk menuntut secara hukum terbilang kecil, karena informasi secara luas dan tidak dikenal diberikan kepada seseorang yang tidak bisa dilacak keberadaannya. 
Selain itu, hak privasi pengguna atas informasi, tidak jelas dan tegas, dan semua situs media sosial (internet) dalam bentuk apapun yang mereka inginkan, bisa menggunakannya untuk meraup keuntungan, bahkan tujuan politik dan sosial. Salah satu contoh hak privasi misalnya hak untuk dapat melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Hak privasi ini adalah termasuk derogable rights sehingga dapat dikurangi pemenuhannya. Sebagai contoh pengurangan hak atas privasi dalam berkomunikasi ini adalah terkait pengaturan tentang penyadapan dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU 36/1999”). UU 36/1999 memang tidak menggunakan terminologi hak privasi melainkan “hak pribadi”. Ketentuannya berbunyi sebagai berikut “...pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang”. Namun, dalam beberapa keadaan, ketentuan tersebut dapat disimpangi sehingga tindakan penyadapan diperbolehkan sebagaimana diatur dalam. Pasal 42 ayat (2) huruf b UU 36/1999 yang menyatakan, “untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.” Ditegaskan pula dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Jadi, hak pribadi/privasi seseorang adalah derogable rights karena masih dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan tertentu.





Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pembunuh berantai yang belum ditemukan hingga sekarang

Pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan perbuatan merampas nyawa orang lain. Larangan pembunuhan atau ancaman atas perbuatan pembunuhan telah diatur dalam KUHP. Pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan perbuatan merampas nyawa orang lain. Larangan pembunuhan atau ancaman atas perbuatan pembunuhan telah diatur dalam KUHP. Ancaman pidana terhadap pelaku pembunuhan terdapat dalam Bab XIX Kejahatan Terhadap Nyawa. Selengkapnya larangan pembunuhan diatur Pasal 338, yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selain mengatur tentang pembunuhan biasa, dalam BAB XIX KUHP juga mengatur tentang pembunuhan dengan penyertaan dan pembunuhan berencana yang ancaman hukuman maksimalnya 20 (dua puluh) tahun penjara. Meskipun pembunuhan adalah sesuatu yang sangat terlarang, walaupun dengan alasan apapun, nam...
Post a Comment
Read more

Hoaxs untuk Jokowi

Hoaks bisa berimplikasi pada pilihan seseorang untuk memilih calon pemimpin. Penyebaran hoaks juga dinilai membuat suasana perdebatan jelang pemilu tak ideal. Debat publik bukan lagi soal program atau gagasan, tetapi justru kebencian yang berbaur dengan isu suku, agama, ras dan antar golongan, dan masyarakat kelas bawah paling rentan menjadi korban berita hoaks. Hal itu kian parah karena masyarakat bisa terjebak dalam konflik dan kekerasan, sebagai contoh tidak lain tidak bukan datang dari Presiden kita sendiri yaitu Jokowidodo yang selalu dikaitkan dengan berita bohong atau hoaks. Presiden Joko Widodo sepertinya sudah kenyang dengan fitnah dan kabar bohong yang disematkan kepada dirinya. Berbagai label sudah pernah ia terima. Mulai dari Jokowi adalah Partai Komunis Indonesia/ PKI , Jokowi antek asing dan "aseng", hingga Jokowi anti-Islam dan telah mengkriminalisasi ulama, fitnah dan kabar bohong terhadap dirinya itu berawal dari koran Obor Rakyat yang tersebar pada saat kam...
Post a Comment
Read more

Cyber bullying yang masih marak dilakukan

Anda lahir di tahun 90 atau 80 an? Maka anda pasti pernah merasakan dipalak oleh kakak kelas atau saling ejek nama orang tua dengan teman sekelas kita. Pada saat itu kita tidak tau bahwa itu semua disebut bullying. Bullying berarti penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Zaman dahulu tentu hal tersebut sangat wajar dilakukan, bahkan sudah menjadi rahasia umum. Orang orang akan memaklumi hal tersebut karena hal tersebut adalah hal yang biasa dilakukan oleh anak kecil, atau remaja sepantaran. Namun mari kita melihat keadaan hari ini. Era ini ditandai dengan kebebasan berpendapat di internet. Internet telah menyediakan ruang untuk kita berkreasi, menjalin hubungan sosial dan menciptakan jaringan pergaulan, bisnis dan yang lainnya. Intinya internet telah menggeser pola komunikasi manusia, sehingga tidak perlu lagi berhadapan muka...
Post a Comment
Read more